Simpang Siur Isu Penutupan Prodi: Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Lebih dari 1,9 juta sarjana lulus dari perguruan tinggi di Indonesia setiap tahunnya. Namun, tidak sedikit dari mereka yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kompetensi yang dimiliki belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan industri. Kondisi ini sempat memicu kabar bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berencana menutup sejumlah program studi yang dinilai tidak lagi relevan dengan pasar kerja saat ini.

Rencana penutupan program studi tersebut awalnya disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Kabupaten Badung, Bali, pada 23 April 2026. Ia menyebut langkah ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara jumlah lulusan dan kebutuhan tenaga kerja dengan menutup program studi yang dinilai kurang relevan serta lebih berfokus pada program studi yang mendukung sektor industri, seperti energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.

Ia menilai bahwa kesenjangan tersebut mungkin terjadi karena banyak perguruan tinggi membuka program studi tanpa mempertimbangkan relevansinya dengan dunia kerja. Akibatnya, sejumlah bidang seperti ilmu sosial dan pendidikan mengalami kelebihan pasokan lulusan. Hal ini dibuktikan dengan data bahwa bidang pendidikan menghasilkan sekitar 490.000 lulusan setiap tahun, sementara kebutuhan tenaga guru baru hanya sekitar 20.000 orang. Ketimpangan jumlah yang signifikan inilah yang menjadi landasan kuat di balik rencana penutupan prodi tersebut.

Meski awalnya bermaksud baik, kabar rencana penutupan program studi ini pun akhirnya memicu beragam tanggapan dari berbagai kalangan akademisi universitas. Sejumlah universitas menilai bahwa kebijakan tersebut kurang efektif jika hanya berfokus pada pengurangan jumlah lulusan tanpa dibarengi dengan perluasan lapangan kerja. Pemerintah diharapkan tidak hanya mengatur pasokan lulusan, tetapi juga harus serius membangun ekosistem ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal agar kesenjangan antara lulusan dan kebutuhan industri benar-benar teratasi.

Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa perguruan tinggi memang semestinya melakukan evaluasi rutin dan penyesuaian program studi agar tetap relevan dengan kebutuhan industri. Langkah tersebut dapat diimplementasikan melalui perombakan kurikulum, penggabungan program studi yang tidak lagi relevan, hingga pembukaan bidang studi baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Banyaknya respons yang timbul inilah yang kemudian mendorong Kemendikti untuk segera mengambil langkah tegas demi meluruskan arah kebijakan kementerian sehingga tak terjadi misinformasi di ruang publik.

Akhirnya, menyikapi isu serta spekulasi yang dipicu oleh pernyataan Sekjen Kemendiksanitek tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, memberikan klarifikasi pada 29 April lalu. Ia menegaskan tidak ada rencana penutupan program studi. Sebaliknya, kementerian akan mendorong transformasi kurikulum agar lebih selaras dengan kebutuhan industri dan ekonomi di masa depan.

“Yang kita dorong adalah pembaruan kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujarnya.

Sebagai langkah dari kebijakan tersebut, pemerintah akan menerapkan moratorium pembukaan program studi baru di bidang sosial humaniora. Meski demikian, program studi yang sudah ada tidak akan ditutup, melainkan didorong untuk terus beradaptasi dan bertransformasi mengikuti kebutuhan zaman dan lapangan.

Dengan penataan tersebut, pemerintah berharap pendidikan tinggi di Indonesia dapat menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi perubahan situasi lapangan kerja, sekaligus mampu berkontribusi secara optimal dalam mendukung pembangunan nasional.